Bestie.my.id - Saya bukan orang hukum. Pekerjaan sehari-hari juga tidak ada hubungannya dengan pasal, undang-undang, atau urusan pengadilan.
Tapi saya lumayan sering bepergian ke luar negeri. Karena itu, saya sudah cukup akrab dengan urusan visa, paspor, itinerary, bukti hotel, tiket pulang-pergi, rekening koran, surat keterangan kerja, sampai dokumen-dokumen lain yang kadang bikin pusing sebelum berangkat.
Setiap kali mau mengunjungi negara baru, saya biasanya akan membaca aturan mereka terlebih dahulu. Bukan karena saya tiba-tiba menjadi orang yang sangat tertib, tapi karena saya tahu konsekuensinya bisa repot kalau salah memahami persyaratan.
Visa ditolak, ya rugi waktu dan uang. Salah dokumen, harus mengurus lagi. Salah memahami aturan imigrasi, urusannya bisa lebih panjang.
Dari kebiasaan itulah saya kemudian berpikir, kenapa ketika berada di Indonesia saya justru jarang melakukan hal yang sama terhadap aturan hukum di negara sendiri?
Pertanyaan sederhana itu akhirnya membawa saya mengenal kuhp2023.com, sebuah portal dokumentasi dan referensi yang menyajikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Tahun 2023 secara terstruktur, pasal demi pasal.
Awalnya saya agak skeptis.
Situs hukum biasanya identik dengan bahasa yang serius, dokumen panjang dan istilah yang bikin orang awam seperti saya harus membaca kalimat yang sama dua kali. Apalagi kalau sudah berhadapan dengan undang-undang, rasanya seperti sedang membaca buku yang bukan untuk orang biasa.
Tetapi setelah melihat konsep kuhp2023.com, saya menemukan sesuatu yang cukup praktis. Situs tersebut memang diarahkan untuk membantu pembaca menemukan ketentuan berdasarkan nomor pasal tanpa harus membuka dokumen yang panjang dari awal sampai akhir.
Bagi orang yang sering bepergian, konsep seperti ini sebenarnya masuk akal.
Saat mengurus visa, saya terbiasa mencari informasi yang sangat spesifik. Saya tidak membaca seluruh situs imigrasi negara tujuan dari halaman pertama sampai terakhir. Saya mencari bagian yang saya perlukan, membaca persyaratannya, lalu memastikan dokumen saya sesuai.
Kurang lebih seperti itulah cara saya melihat portal KUHP 2023.
Kalau ingin memahami satu ketentuan tertentu, saya bisa mencari pasalnya. Tidak perlu berpura-pura menjadi mahasiswa hukum yang sedang mengejar nilai ujian. Saya hanya ingin tahu apa sebenarnya aturan yang berlaku.
Dan menurut saya, kebiasaan seperti ini justru bagus bagi masyarakat umum.
Kita sering kali lebih rajin mempelajari aturan negara lain ketika hendak travelling dibanding memahami aturan di negara sendiri. Sebelum masuk Singapura, Jepang, Korea Selatan, Australia, Eropa, atau negara lainnya, kita sibuk mencari tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
Ada aturan barang bawaan. Ada aturan imigrasi. Ada ketentuan mengenai visa. Ada larangan tertentu. Bahkan hal kecil seperti masa berlaku paspor pun diperhatikan.
Sementara ketika kembali ke Indonesia, kita sering merasa sudah aman karena berada di rumah sendiri.
Padahal aturan hukum tetap menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa setiap orang harus hafal KUHP. Jangankan hafal, mengingat nomor pasal saja saya belum tentu bisa. Yang lebih penting adalah mempunyai akses terhadap sumber informasi ketika sewaktu-waktu membutuhkan.
Di sinilah saya melihat kuhp2023.com punya fungsi yang cukup menarik.
Portal tersebut menyusun materi KUHP Tahun 2023 secara pasal demi pasal. Pembaca bisa berpindah dari satu pasal ke pasal lainnya, sehingga pencarian terasa lebih praktis dibanding harus membuka dokumen panjang dan mencari halaman secara manual.
Buat saya, format seperti itu cocok dengan kebiasaan orang zaman sekarang.
Kita terbiasa mencari informasi lewat ponsel. Jadwal penerbangan dicek dari ponsel. Boarding pass ada di ponsel. Reservasi hotel ada di ponsel. Peta perjalanan juga ada di ponsel.
Kalau ingin mencari referensi hukum, kenapa tidak dilakukan dengan cara yang sama?
Tentu saya juga tidak menganggap informasi di sebuah situs sebagai pengganti nasihat hukum. Justru kuhp2023.com sendiri menjelaskan bahwa informasi yang tersedia ditujukan untuk referensi dan pendidikan hukum, bukan sebagai pendapat atau konsultasi hukum untuk menangani perkara tertentu. Untuk persoalan yang spesifik, pemeriksaan terhadap sumber hukum resmi dan konsultasi dengan profesional tetap diperlukan.
Bagi saya, catatan seperti ini malah membuat situsnya terasa lebih masuk akal.
Sebab orang awam sering punya masalah yang sama. Begitu membaca satu pasal di internet, langsung merasa sudah memahami seluruh persoalan hukum. Padahal hukum tidak sesederhana itu. Ada konteks, fakta, alat bukti, ketentuan lain, serta perkembangan peraturan yang perlu diperhatikan.
Saya belajar hal yang sama ketika mengurus visa.
Misalnya, sebuah negara mengatakan dokumen tertentu diperlukan untuk pengajuan visa. Saya tidak bisa hanya membaca satu kalimat lalu menganggap semua situasi pasti sama. Ada jenis visa yang berbeda, tujuan perjalanan yang berbeda, masa tinggal yang berbeda, dan persyaratan yang dapat berubah.
Hukum pun kurang lebih begitu.
Membaca satu pasal adalah langkah awal untuk mengetahui aturan. Bukan berarti langsung menjadi ahli dalam menerapkannya.
Karena itu, saya melihat kuhp2023.com lebih cocok diposisikan sebagai pintu masuk untuk mengenal KUHP Tahun 2023 bagi masyarakat yang selama ini merasa hukum terlalu rumit.
Situs tersebut memang menyebut mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, jurnalis, peneliti, hingga masyarakat umum sebagai kelompok yang dapat memanfaatkannya.
Dan menurut saya, kata "umum" itu penting.
Sebab masyarakat umum sebenarnya punya kebutuhan informasi hukum yang besar. Hanya saja cara mencarinya berbeda dengan orang yang memang bekerja di bidang hukum.
Saya mungkin tidak akan membuka KUHP sambil sarapan setiap pagi. Saya juga tidak akan membawa-bawa nomor pasal ketika sedang membuat itinerary perjalanan ke luar negeri.
Tapi ketika mendengar sebuah berita tentang dugaan tindak pidana, membaca diskusi di media sosial, atau sekadar ingin memahami sebuah istilah hukum yang sering muncul, saya sekarang tahu ada sumber yang bisa saya buka untuk melihat ketentuan yang berkaitan.
Apalagi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sudah menjadi bagian penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia dan mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Informasi mengenai status berlakunya tersebut juga tercatat dalam Database Peraturan BPK.
Ini yang menurut saya menarik.
Kita hidup di masa ketika informasi hukum tidak lagi harus dicari melalui buku tebal di perpustakaan. Orang awam pun bisa mulai mengenalnya dari layar ponsel, selama sumber yang digunakan jelas dan tetap diverifikasi dengan sumber resmi.
Sebagai orang yang terbiasa mengurus visa sendiri, saya jadi punya kebiasaan baru.
Sebelum masuk ke negara lain, saya membaca aturan mereka. Setelah kembali ke Indonesia, saya juga seharusnya tidak malas mengenal aturan di negara sendiri.
Bukan untuk menjadi ahli hukum.
Cukup supaya kita tahu apa yang sedang kita lakukan, tahu batasnya, dan tidak gampang percaya pada informasi hukum yang beredar begitu saja di internet.
Buat saya, kuhp2023.com bisa menjadi salah satu alat bantu untuk memulai kebiasaan tersebut. Portal ini menyajikan referensi KUHP Tahun 2023 secara lebih terstruktur dan mudah ditelusuri, sehingga orang awam tidak harus langsung berhadapan dengan dokumen hukum yang panjang ketika hanya membutuhkan satu ketentuan tertentu.
Pada akhirnya, travelling mengajarkan saya satu hal sederhana: sebelum memasuki tempat baru, kita perlu tahu aturan yang berlaku di sana.
Dan Indonesia juga merupakan tempat kita hidup sehari-hari.
Mungkin sudah waktunya kita menerapkan kebiasaan yang sama di rumah sendiri. Tidak harus rumit, tidak perlu sok ahli. Mulai saja dari membaca dan memahami informasi hukum yang memang kita butuhkan.
Kalau selama ini saya bisa teliti mengurus visa agar tidak salah dokumen, rasanya tidak ada salahnya sedikit lebih teliti juga dalam memahami hukum di negeri sendiri.
Posting Komentar